Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027. Pertemuan strategis yang mempertemukan seluruh pemangku kebijakan dan kepala daerah se- Kalsel tersebut berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Musrenbang kali ini mengangkat tema “Penguatan SDM dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas”. Sejalan dengan tema di atas, pemerintah mengisyaratkan agar sinkronisasi pembangunan daerah saat ini tidak hanya fokus mengejar pembangunan fisik semata, namun juga menyasar pada perubahan pola pikir, perilaku dan kesadaran diri masyarakat yang mampu mengelola modal serta potensi unggulan daerah demi terciptanya ekonomi yang inklusif dan mandiri.
Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus secara virtual, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Sekda Provinsi Kalsel, Bupati dan Wali Kota se- Kalsel termasuk salah satunya Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin, lembaga perbankan, swasta, akademisi, organisasi masyarakat, serta jajaran kepala SKPD Provinsi Kalsel yang berkumpul untuk menyelaraskan langkah serta komitmen terhadap pembangunan Banua yang lebih merata, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Wamendagri Wiyagus menyampaikan sejumlah poin penting terhadap keselarasan pembangunan pusat dan daerah khususnya di Kalimantan Selatan. Mulai dari transformasi sosial, revitalisasi sarana pendidikan, penguatan infrastruktur dan konektivitas seperti Jalan Trans Kalimantan yang terus digenjot, gerakan ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim hingga tata kelola lingkungan sebagai bagian program prioritas nasional.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi maupun konsistensi perencanaan dalam mewujudkan visi Kalsel Bekerja secara dinamis.
“Selaras dengan tema RKP Nasional 2027 yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Saya sampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus menjiwai visi Kalsel 2025-2029 yakni untuk mewujudkan Kalsel Bekerja dan memantapkan posisi provinsi sebagai Gerbang Logistik Kalimantan dan penyangga IKN,” tuturnya, Selasa (7/4) siang.
Lebih jauh, Wamendagri juga menyinggung perlunya penganggaran berbasis perencanaan yang matang di tengah tekanan efisiensi agar tepat sasaran. “Artinya konsistensi antara apa yang direncanakan dengan apa yang dianggarkan dalam APBD itu tidak boleh ada program yang muncul secara tiba-tiba tanpa dasar perencanaan di RKPD,” tekannya lagi.
Sementara itu, Gubernur Muhidin menyebut sejumlah capaian indikator makro di Kalimantan Selatan menunjukan progres. Untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025, meningkat 0,91 menjadi 76,10 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, Kalsel berada di angka 5,22 di atas rata-rata nasional sebesar 5,04 persen. Sementara itu, indeks kualitas Lingkungan Hidup berada di angka 78,23 yang semakin mendekati rata-rata nasional di 78,76 persen.
Ratio Gini Kalsel berada di 0,281 lebih rendah dari rata-rata nasional di angka 0,375 yang menandakan ketimpangan termasuk dalam kategori rendah. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kalsel saat ini berhasil ditekan di angka 4,16 juga lebih baik dari rata-rata nasional yang mencatatkan 4,85 persen.
“Alhamdulillah beberapa capaian indikator kita mencatat peningkatan, seperti IPM kita berada diurutan ke-13 dari 38 provinsi se Indonesia, di atas rata-rata nasional,” ujar H. Muhidin.
Dirinya menambahkan, terkait persoalan banjir yang kerapkali menghantui hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan, di samping mendorong pengerukan hingga normalisasi sungai yang sistematis dari hulu ke hilir, rencana pembangunan sodetan di Hulu Sungai Utara juga dinilai menjadi solusi efektif yang diharapkan.
“Saat ini kami bersama dengan pihak-pihak terkait tengah menggalakkan pengerukan sungai Alalak yang mana itu mudah-mudahan bisa mempercepat turunnya debit air ke sungai besar (Barito, red). Juga pembangunan sodetan di titik HSU yang direncanakan sepanjang 30-40 km, tentunya ini lewat kolaborasi terpadu dalam upaya menangani banjir,” jelasnya.
Hal ini pun menegaskan arah kebijakan Kalimantan Selatan dalam memperkuat kolaborasi daerah serta tidak abai terhadap kondisi lingkungan yang berkelanjutan. *Stn
