Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program kerja serta memperkuat tata kelola pemerintahan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalsel Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Syahrir YP, Lantai 2 Kantor Bappeda Kalsel, Kamis siang (22/5/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan sejumlah instruksi strategis kepada seluruh kepala SKPD untuk memastikan percepatan dan ketepatan pelaksanaan program, antara lain:
Percepatan administrasi dan penunjukan pejabat teknis, Penguatan pendampingan teknis dan adaptasi sistem digital, Evaluasi kebijakan BLUD dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Peningkatan disiplin pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
“Percepatan pelaksanaan dan kedisiplinan dalam tata kelola sangat penting agar program pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Gubernur H. Muhidin.
Ia juga menekankan pentingnya responsivitas dan kesigapan SKPD dalam mengimplementasikan program prioritas pembangunan. Pemerintah Provinsi, kata Gubernur, terus mendorong reformasi tata kelola untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal, efisien, dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Kalsel, H. Ariadi Noor, dalam laporannya mengungkapkan bahwa hingga April 2025, total pagu anggaran Pemerintah Provinsi Kalsel mencapai Rp11,77 triliun, dengan realisasi keuangan sebesar Rp2,07 triliun atau 17,61%. Capaian ini menunjukkan perbaikan dari periode yang sama tahun lalu (April 2024), yang mencatat realisasi keuangan Rp1,95 triliun atau 14,64% dari pagu sebesar Rp13,31 triliun.
“Tahun ini terjadi peningkatan realisasi keuangan sebesar 2,97%, serta peningkatan realisasi fisik sebesar 0,70%, dari 25,36% menjadi 26,06%,” ungkap Ariadi Noor.
Meskipun demikian, tantangan realisasi di tingkat SKPD masih perlu menjadi perhatian. Dari 49 SKPD, tercatat hanya 43 SKPD yang telah merealisasikan anggaran di atas 10%, sementara 6 SKPD lainnya masih di bawah ambang batas tersebut. Untuk realisasi fisik, 46 SKPD telah mencapai angka di atas 10%, sementara 3 SKPD belum memenuhi target minimum.
Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program antara lain: Gangguan akses akun LPSE, Proses administrasi terkait pergantian pejabat KPA dan PPTK, Transisi sistem dari E-Catalog versi 5 ke versi 6, dan Hambatan realisasi anggaran pada SKPD dengan pola BLUD, akibat tidak tercapainya target PAD serta kebijakan penggratisan layanan.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala SKPD turut menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan serta kendala teknis dan administratif yang mereka hadapi di lapangan.
Rapat evaluasi ini turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, Tenaga Ahli dan Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, serta seluruh Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. As-Wasaka
