Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan memproyeksikan inflasi di Kota Banjarmasin hingga akhir 2025 masih berada dalam kisaran sasaran nasional, yaitu 2,5 ± 1 persen. Namun, tekanan inflasi berpotensi meningkat di triwulan IV seiring dengan akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan permintaan masyarakat pada momen akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan oleh Erwin Syafii, Ekonom Ahli BI Kalsel yang mewakili Kepala Perwakilan BI Kalsel Fadjar Majardi, dalam paparannya pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarmasin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (22/10/2025).
“Secara umum, inflasi di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin masih terkendali dan diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran. Namun, perlu diantisipasi potensi tekanan harga dari komoditas pangan utama serta dampak permintaan akhir tahun,” ujar Erwin.
Daging Ayam dan Emas Perhiasan Jadi Pendorong Inflasi
Berdasarkan data BI, inflasi bulanan Provinsi Kalimantan Selatan pada September 2025 tercatat 0,29 persen (mtm), meningkat dari Agustus yang mengalami deflasi 0,16 persen. Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 3,04 persen (yoy).
Untuk Kota Banjarmasin sendiri, inflasi bulanan mencapai 0,28 persen (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 2,90 persen (yoy).
Kenaikan harga daging ayam ras dan emas perhiasan menjadi pendorong utama tekanan inflasi bulanan, disusul komoditas lain seperti ikan gabus, cabai rawit, dan bawang merah. Erwin menjelaskan, tren ini sejalan dengan meningkatnya permintaan pangan serta faktor eksternal seperti harga emas dunia.
Kendala Distribusi SPHP dan Tantangan Cuaca
Dalam paparannya, BI juga menyoroti sejumlah kendala yang berpotensi menahan pasokan dan menekan harga pangan, antara lain terbatasnya realisasi penyaluran beras SPHP yang baru mencapai 28,31 persen dari target 25.770 ton di Kalimantan Selatan.
Hal ini dipengaruhi oleh kendala aplikasi Klik SPHP, jarak distribusi yang jauh dari gudang Bulog, serta keterbatasan titik pasar murah.
Selain itu, cuaca ekstrem dan ketergantungan pasokan dari luar daerah juga berpotensi menekan produksi komoditas seperti ikan gabus, cabai, dan bawang merah menjelang akhir tahun.
Program MBG dan Peran BUMD Pangan
BI mencatat, pelaksanaan program MBG yang mulai akseleratif berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan pangan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan survei BI, kebutuhan beras, daging ayam, dan telur ayam di Kalsel diperkirakan meningkat lebih dari dua kali lipat pada triwulan IV 2025 dibanding triwulan sebelumnya.
Untuk itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dinilai penting dalam menjaga stabilitas pasokan dari hulu hingga hilir. Namun, sebagian besar BUMD di Kalsel belum memiliki divisi pangan yang terstruktur dan menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM dan dukungan modal.
“Pengendalian inflasi selama ini lebih fokus pada sisi produksi dan konsumsi. Ke depan, perlu diperkuat dari sisi tengah melalui peran BUMD pangan sebagai offtaker dan pengelola rantai distribusi,” jelas Erwin.
Rekomendasi BI untuk TPID Banjarmasin
Sebagai upaya menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun, BI merekomendasikan:
1. Percepatan penyaluran beras SPHP melalui gerakan pasar murah dan perluasan Mini Distribution Center (MDC) atau Jukung Pangan.
2. Optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker serta penguatan kerja sama antar daerah (KAD) untuk memperkuat rantai pasok.
3. Pemantauan harga komoditas strategis secara lebih intensif, terutama beras, daging ayam, telur, dan hortikultura.
Erwin menegaskan, sinergi antara BI, pemerintah daerah, Bulog, dan seluruh anggota TPID sangat penting untuk memastikan inflasi di Banjarmasin tetap terkendali.
“Kami optimis, dengan kolaborasi yang kuat dan intervensi tepat sasaran, inflasi di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan akan tetap stabil hingga akhir tahun,” tutupnya.
Rangkaian HLM TPID bersama dengan jajaran Pemko Banjarmasin ini, sekaligus dengan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Pemerintah Kabupaten Enrekang. As
