Adanya imbauan penerapan Work From Anywhere (WFA) oleh Pemerintah Pusat, berbanding terbalik dengan wacana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Banjarmasin kebijakan yang memicu polemik. BKD dan Diklat Banjarmasin ‘memaksakan’ pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengikuti apel.
Meski belum ada kepastian payung kebijakan yang benar-benar matang mengenai wacana tersebut. Kabid Mutasi BKD dan Diklat Banjarmasin, Eko Untung Laksono, mengakui adanya keinginan untuk menerapkan pemotongan TPP bagi ASN yang absen apel, dengan alasan mendongkrak kedisiplinan pegawai.
“Memang ada keinginan ke arah sana, tujuannya untuk meningkatkan disiplin ASN,” ujar Eko saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).
Namun, pengakuan itu justru menimbulkan tanda tanya besar, karena ia belum mengetahui secara pasti apakah sudah ada daerah lain di Indonesia yang menerapkan aturan serupa.
“Kalau ditanya sudah ada daerah lain atau belum, saya belum bisa memastikan,” ujarnya, katanya
Ironisnya, di internal BKD sendiri, wacana tersebut belum sepenuhnya bulat. Eko mengungkapkan, pembahasan aturan pemotongan TPP ini masih menuai pro dan kontra. Bahkan, BKD disebut masih kebingungan menentukan formulasi kebijakan yang adil.
“Di pembahasan itu ada yang setuju, ada juga yang tidak. Kami juga masih bingung menerapkannya,” katanya.
Menurut Eko, indikator kedisiplinan ASN tidak bisa dilihat secara sempit hanya dari kehadiran apel semata. Banyak ASN yang justru bekerja di luar jam kerja formal, bahkan turun langsung ke lapangan tanpa terikat jam apel.
“Kami masih membedah apakah ini layak diterapkan. Karene beberapa kali rapat juga masih ada pro dan kontra,” ucapnya, mengakhiri.
Wacana pemotongan TPP ini pun dikhawatirkan justru memicu ketidakadilan di kalangan ASN. Di satu sisi dituntut disiplin apel, di sisi lain beban kerja di luar jam kantor kerap tak diperhitungkan. Stn
