Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih berhati-hati dan terukur dalam percepatan realisasi anggaran menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025. Penegasan ini disampaikan Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, sebagai langkah pencegahan pelaksanaan kegiatan yang hanya berorientasi pada serapan tanpa memperhatikan kualitas.
“Percepatan realisasi memang penting, tetapi bukan berarti kualitas, ketepatan prosedur, dan kepatuhan regulasi bisa dikompromikan. Setiap rupiah harus dibelanjakan dengan asas Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E). Itulah esensi pembangunan yang akuntabel dan bertanggung jawab,” tegas Fydayeen, Senin (24/11/2025).
Asas 3E: Fondasi Mutu Pelaksanaan Anggaran
Dalam arahannya, Fydayeen menjelaskan bahwa penerapan prinsip tata kelola keuangan yang baik bergantung pada kedisiplinan SKPD menjaga pelaksanaan anggaran sesuai prinsip 3E, yaitu:
Efektif (Tepat Sasaran): Program dan belanja harus memberikan manfaat nyata sesuai sasaran RPJMD.
Efisien (Tepat Cara): Pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa, harus mengikuti prosedur paling optimal dan berbasis hasil.
Ekonomis (Tepat Nilai): Pembiayaan wajib mengacu pada kewajaran harga agar terhindar dari pemborosan dan mark up.
Menurutnya, prinsip ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi ukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Waspadai Risiko “Rush Project” di Penghujung Tahun
Inspektorat juga memberikan perhatian khusus terhadap fenomena proyek percepatan atau rush project yang biasa muncul di akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut berisiko menghasilkan pekerjaan yang terburu-buru, tidak memenuhi standar, dan berpotensi meninggalkan permasalahan administrasi.
“Inspektorat akan memperkuat pengawasan melekat, terutama pada kegiatan berisiko tinggi. Kami mengingatkan seluruh pimpinan SKPD agar dokumentasi administrasi dan realisasi fisik berjalan simultan. Jangan sampai pekerjaan selesai, tetapi administrasinya kacau,” jelasnya.
Penutupan Anggaran Tanpa Kompromi terhadap Integritas
Dengan menegaskan konsistensi terhadap prinsip 3E dan kedisiplinan dokumentasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis dapat menutup Tahun Anggaran 2025 dengan performa serapan yang baik sekaligus berkualitas.
“Target realisasi memang penting, tetapi integritas dan kinerja berkualitas jauh lebih bermakna. Ini komitmen bersama demi pembangunan Banua yang semakin maju, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Fydayeen. As
