Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan menuju Kalimantan Selatan yang tangguh dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan oleh Hendra, S.E, Perencana Ahli Pertama Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, saat memaparkan capaian pembangunan daerah serta arah transformasi pembangunan Kalsel dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang diselenggarakan di Aula Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta, terdiri atas perwakilan dari Bappeda, Bappedalitbang, Bapperida Kabupaten/Kota, dan Badan Kesbangpol se-Kalimantan Selatan.
Dalam paparannya, Hendra menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah Kalimantan Selatan saat ini diarahkan untuk memperkuat transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 serta sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Visi besar kita adalah menjadikan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan menuju Babussalam. Untuk itu, diperlukan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan,” ungkap Hendra.
Capaian dan Kondisi Pembangunan Daerah
Hendra menjelaskan bahwa berbagai indikator pembangunan Kalimantan Selatan menunjukkan capaian positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 mencapai 75,19, meningkat 0,53 poin dari tahun sebelumnya dan menempatkan Kalsel di peringkat 13 nasional, di atas rata-rata nasional.
Tingkat kemiskinan menurun hingga 4,02%, menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan kemiskinan terendah kedua secara nasional.
Pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2024 tercatat 5,05%, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp286,82 triliun dan PDRB per kapita Rp67,12 juta.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,20%, menunjukkan perbaikan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
“Kinerja ini menjadi modal penting bagi Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat daya saing daerah, sekaligus memperluas pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah perdesaan,” ujarnya.
Transformasi Menuju Kalsel BEKERJA
Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD 2025–2030 mengusung tema besar “KALSEL BEKERJA — Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Tema ini dijabarkan melalui lima misi utama, yakni:
Pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia.
Pembangunan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berlandaskan prinsip syariah.
Penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
“Kita ingin mewujudkan transformasi sosial yang berakar pada nilai budaya dan religius masyarakat Banua, transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan zaman,” jelas Hendra.
Fokus dan Prioritas Pembangunan 2026
Dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, tema pembangunan diarahkan pada “Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional.”
Fokus utama diarahkan pada lima prioritas pembangunan:
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
Penguatan sektor unggulan seperti industri, UMKM, pertanian, dan pariwisata.
Penguatan mitigasi perubahan iklim dan ketahanan daerah terhadap bencana.
Reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik berbasis digital (Satu Data Kalsel).
Sinkronisasi Indikator Politik dan Sosial
Hendra juga menegaskan pentingnya penyelarasan indikator pembangunan politik dan sosial dengan kebijakan nasional, khususnya terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Harmoni Indonesia (IHaI), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Kinerja Ormas (IKO).
“Bakesbangpol di daerah memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial dan politik. Karena itu, indikator seperti IHaI dan IDI perlu menjadi acuan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan,” ujarnya.
Hendra menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
“Transformasi menuju Kalimantan Selatan yang tangguh dan berkeadilan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk menjadikan Banua lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing tinggi,” tutupnya. As
