Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikan melalui akun Instagram resmi beliau dalam sebuah video reel tertanggal, 3 September 2025.
Tampak Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan beberapa poin penting strategi pembangunan dan fokus kebijakan ke depan melalui narasi, di antaranya;
Fokus Kebijakan dan Program Unggulan
Berdasarkan isi video dan berbagai kebijakan yang telah dan akan dijalankan, berikut beberapa poin unggulan yang disampaikan:
Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Bupati Bahrul Ilmi menekankan perlunya pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke desa-desa, terutama jalan penghubung, drainase, dan fasilitas publik dasar. Tujuannya agar akses masyarakat ke pusat layanan semakin mudah dan kualitas hidup meningkat.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Program pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian menjadi prioritas. H. Bahrul Ilmi menyebut bahwa pemerintah daerah akan mengoptimalkan sumber daya lokal, memberikan pelatihan, modal, dan fasilitas pemasaran agar usaha mikro dan kecil bisa tumbuh secara mandiri dan kompetitif.
Sinergi dan Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan
Dalam video reel, beliau mengajak seluruh elemen masyarakat — mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda — untuk saling bahu-membahu. Dengan kolaborasi, berbagai kendala pembangunan dapat diatasi bersama.
Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagai upaya menjaga kepercayaan publik, Bupati Bahrul Ilmi juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pelaksanaan anggaran serta akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan pembangunan.
Harapan dan Seruan Untuk Warga Batola
Melalui unggahan tersebut, Bupati mengajak masyarakat Barito Kuala untuk turut berpartisipasi aktif dalam setiap program pembangunan. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri — butuh dukungan warga, ide kreatif, dan kolaborasi,” pesan beliau dalam video reel.
Bupati juga memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya dirancang top-down, melainkan mempertimbangkan aspirasi masyarakat bawah, terutama di kecamatan dan desa. As
