30 C
Banjarbaru
Jumat, November 20, 2026
spot_img

Masih Ada Pengelola Parkir Tak Taat Setor, Dishub Banjarmasin Terapkan Sistem Non-Tunai Mulai 2027

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menyoroti masih adanya pengelola parkir yang belum patuh dalam menyetorkan kewajiban hasil pengelolaan parkir kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terutama terkait kepatuhan pengelola dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Slamet Begjo, mengatakan, setiap pengelola parkir harus memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama pemerintah daerah melalui PKS. Sebab, perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

“Kami ingin memastikan seluruh pengelola parkir memahami betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya. PKS merupakan bentuk komitmen antara Pemko Banjarmasin dengan pengelola parkir, sehingga setiap ketentuan di dalamnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya, Jumat (20/11/2026) pagi.

Selain itu, Dishub Banjarmasin juga akan menerapkan perubahan mekanisme penyetoran kewajiban pengelola parkir. Mulai awal 2027, penyetoran yang sebelumnya dilakukan secara tunai akan dialihkan melalui sistem non-tunai atau langsung ke kas daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Slamet menegaskan, penerapan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan ketertiban administrasi penyetoran. Pengelola parkir juga diminta menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut.

“Mulai awal 2027, penyetoran kewajiban pengelola parkir akan diarahkan melalui sistem non-tunai. Kami berharap seluruh pengelola dapat mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak lagi menunda penyetoran hingga mendekati batas waktu. Jika bisa dilakukan pada awal bulan, tentu akan lebih baik,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pencatatan dan evaluasi Dishub, masih ditemukan pengelola parkir yang cenderung menunggak setiap bulan untuk menyetorkan kewajibannya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dilaksanakannya sosialisasi kepada para pengelola parkir. Dengan harapan ke depan tidak ada lagi keterlambatan, sehingga seluruh kewajiban dapat disetorkan tepat waktu.

“Kami masih menemukan pengelola yang menunggu hingga tanggal 15 untuk melakukan penyetoran. Ke depan, kami berharap hal seperti ini tidak lagi terjadi. Pengelola diharapkan dapat menyetor sejak awal bulan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi tepat waktu, tentu akan kami tindak lanjuti melalui penagihan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Slamet.

Dalam kesempatan itu, Slamet juga menyampaikan bahwa Dishub Banjarmasin berupaya menjalin kerja sama dengan pihak Kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum kepada para pengelola parkir.

Menurutnya, pendampingan tersebut penting agar pengelola memahami konsekuensi hukum apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama.

“Kami mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum. Harapannya, para pengelola parkir semakin memahami aspek hukum dalam menjalankan kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk konsekuensi apabila kewajiban yang telah disepakati tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, persoalan ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam PKS pada dasarnya dapat berawal dari persoalan perdata. Namun, apabila berlarut-larut dan terdapat unsur pelanggaran hukum lainnya, persoalan tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana. PW

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Latest Articles

- Advertisement -spot_img