Persoalan infrastruktur jalan dan jembatan serta penetapan desil masyarakat penerima bantuan sosial menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 anggota DPRD Kota Banjarmasin, Gusti Yasni Iqbal, Kamis (22/10/2026) siang.
Pada hari pertama reses, anggota DPRD Banjarmasin dari daerah pemilihan (Dapil) Banjarmasin Tengah tersebut menggelar kegiatan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat di dua lokasi, yakni Jalan Simpang Ulin 2, Kelurahan Sungai Baru, serta Gang Purnama, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang membutuhkan perbaikan agar aktivitas masyarakat berjalan lebih lancar dan aman.
Selain infrastruktur, warga juga mengeluhkan persoalan penetapan desil yang berdampak pada akses masyarakat kurang mampu terhadap program bantuan pemerintah. Sejumlah warga merasa belum mendapatkan bantuan meskipun membutuhkan dukungan tersebut.
Salah seorang warga RT 9, Lestari, menyampaikan keluhan terkait kondisi akses jalan dan jembatan di wilayah tempat tinggalnya. Menurutnya, perbaikan infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat setempat.
“Warga berharap kondisi jalan dan jembatan di lingkungan kami mendapat perhatian. Akses tersebut sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Banjarmasin, Gusti Yasni Iqbal, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Ia menjelaskan, usulan masyarakat nantinya akan dibahas bersama pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran. Namun, realisasi setiap usulan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran serta tingkat urgensi kebutuhan.
“Semua aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini akan kami tampung dan masukkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah dalam proses penganggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas,” ujar Gusti Yasni Iqbal.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Karena itu, program yang dinilai paling mendesak dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan.
Meski demikian, ia menegaskan usulan yang belum dapat direalisasikan tidak serta-merta dihapus, tetapi tetap menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan pada tahun anggaran berikutnya.
“Karena anggaran terbatas, kita harus menentukan program mana yang paling prioritas dan perlu segera dilaksanakan. Usulan yang belum terealisasi tetap kita tampung dan bisa kembali diperjuangkan pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Gusti Yasni Iqbal menambahkan, di Kelurahan Sungai Baru, kebutuhan perbaikan jembatan serta dukungan terhadap kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) menjadi beberapa hal yang turut mendapat perhatian dalam penyampaian aspirasi warga. PWI 
