Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) selama jam kerja dan pelayanan publik. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Dinas Perhubungan, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi langsung Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin, untuk memastikan kedisiplinan pegawai serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah pegawai yang belum berada di kantor dengan berbagai alasan, mulai dari mengantar anak, menghadiri kegiatan lain, hingga mengalami kendala kendaraan bermotor. Menindaklanjuti temuan itu, Sekda meminta bagian umum dan kepegawaian (Umpeg) menghubungi pegawai yang bersangkutan untuk memastikan alasan ketidakhadiran mereka dengan Video Call. Ia menekankan bahwa kepentingan pribadi yang bersifat rutinitas tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban selama jam kerja, terlebih ketika masyarakat membutuhkan pelayanan.
“Selama jam pelayanan, pukul 08.00 sampai 15.30, pegawai harus berada di kantor dan siap memberikan pelayanan. Semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Jika ada tugas di luar kantor atau harus menghadiri kegiatan lain, hal tersebut harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kepala perangkat daerah agar kehadiran pegawai tetap terpantau,” tegas Ichrom Muftezar.
Selain kehadiran, Sekda turut menyoroti penampilan dan penggunaan atribut kedinasan. Menurutnya, seluruh pegawai, baik PNS, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, serta tenaga pendukung lainnya, perlu memperhatikan ketentuan berpakaian sesuai aturan yang berlaku. Penampilan yang rapi dan profesional merupakan bagian dari tanggung jawab aparatur dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap pimpinan perangkat daerah diminta memastikan aturan kedinasan diterapkan secara konsisten, disertai pengawasan dan komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai.
Sidak tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kedisiplinan bukan sekadar persoalan kehadiran, melainkan berkaitan langsung dengan mutu pelayanan publik. Ketika pegawai tidak berada di tempat tanpa kejelasan, masyarakat berpotensi menghadapi keterlambatan, ketidakpastian informasi, bahkan harus kembali pada waktu lain untuk menyelesaikan urusannya. Sebaliknya, pengawasan yang terukur, pencatatan kehadiran, koordinasi antara pegawai dan pimpinan, serta penegakan aturan secara adil dapat memperkuat akuntabilitas birokrasi. Pimpinan perangkat daerah juga perlu memastikan adanya pengaturan petugas pengganti ketika pegawai mendapat penugasan di luar kantor, sehingga pelayanan kepada warga tetap berjalan.
Tezar menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai Sekretaris Daerah, bukan untuk mencari kesalahan pegawai, melainkan mendorong perbaikan kinerja dan kemajuan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Ia berpesan agar seluruh pegawai menjaga marwah instansi, mematuhi ketentuan jam kerja, serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan masing-masing. Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan komitmen bersama, Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih tertib, responsif, dan dapat dipercaya masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin menuju kota yang sejahtera.
“Ulun berharap seluruh pegawai bisa menjaga marwah instansi, meningkatkan kedisiplinan, serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing. Ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi bagaimana kita bersama-sama memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan Banjarmasin yang sejahtera,” tutupnya.STN
