Persoalan ketersediaan solar bersubsidi menjadi keluhan sejumlah nelayan di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut.
Para nelayan mengaku pasokan solar bersubsidi yang tersedia di wilayah mereka belum mampu memenuhi kebutuhan operasional untuk melaut. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan harus mencari pasokan dari wilayah lain, bahkan membeli solar nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal.
Keluhan itu disampaikan Ahyar, Ketua BPD Desa Tanjung Dewa, yang menyuarakan aspirasi para nelayan setempat kepada awak media, Senin (31/8/2026).
Ahyar mengatakan, keterbatasan pasokan solar bersubsidi menjadi salah satu persoalan yang cukup dirasakan masyarakat nelayan di Desa Tanjung Dewa.
“Memang masyarakat nelayan kami untuk saat ini sangat kekurangan solar nelayan bersubsidi. Di tempat kami ada penyedia, tetapi tidak mencukupi,” ujar Ahyar.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat nelayan harus mencari alternatif dengan membeli solar bersubsidi di SPBUN desa tetangga, salah satunya di Kuala Tambangan.
Namun, akses pembelian solar bersubsidi di SPBUN Kuala Tambangan masih membutuhkan prosedur dan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Tanah Laut.
Ahyar menyebut, jika tidak mendapatkan solar bersubsidi, nelayan terpaksa membeli bahan bakar dari luar dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Kalau beli di luar sekarang cukup mahal, sekitar Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per liter. Jadi kebutuhan solar saat ini sangat tidak cukup untuk nelayan kami melaut,” katanya.
Ia menyebut, saat ini terdapat sekitar 25 hingga 30 nelayan Desa Tanjung Dewa yang membutuhkan tambahan akses terhadap solar bersubsidi. Jumlah tersebut, menurutnya, masih berpotensi bertambah seiring kebutuhan nelayan lainnya.
Sudah Komunikasi dengan DKPP
Sebagai Ketua BPD Desa Tanjung Dewa, Ahyar mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut dan berkomunikasi dengan DKPP Kabupaten Tanah Laut.
Komunikasi itu dilakukan untuk menanyakan mekanisme serta kemungkinan diterbitkannya rekomendasi bagi nelayan Tanjung Dewa agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBUN Kuala Tambangan.
Namun hingga kini, pihaknya mengaku belum memperoleh kepastian mengenai rekomendasi tersebut.
“Sudah kami tanyakan rekomendasi itu, bagaimana masyarakat nelayan kami bisa mendapatkan rekom untuk membeli minyak yang ada di SPBUN Kuala Tambangan. Jawaban dari DKPP saat ini belum memberikan kepastian,” ungkapnya.
Ahyar mengatakan masih ada kemungkinan persoalan tersebut dibahas dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh pihak terkait.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan solusi agar nelayan Tanjung Dewa memiliki akses terhadap solar bersubsidi yang sesuai dengan ketentuan.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa menyikapi dan merespons keluhan masyarakat kami yang ada di Desa Tanjung Dewa,” harapnya.
Menurut Ahyar, kebutuhan perlengkapan kapal nelayan secara umum tidak menjadi persoalan. Kendala utama yang saat ini dirasakan masyarakat nelayan adalah ketersediaan bahan bakar untuk operasional melaut.
SPBUN Kuala Tambangan Sebut Stok Solar Masih Ada
Di sisi lain, pengelola SPBUN Kuala Tambangan, Nurul Tasiah, menyatakan pihaknya masih memiliki stok solar bersubsidi yang belum tersalurkan secara optimal.
Nurul menjelaskan, setelah SPBUN kembali diperintahkan beroperasi pada 15 Juli, pihaknya langsung melakukan pengangkutan solar sebanyak 8.000 liter.
“Bulan Mei ke Juni, habis itu tanggal 15 Juli sudah diperintahkan operasional kembali. Langsung kita angkut 8 ribu, mulai tanggal 15 itu kita angkut, sampai sekarang minyaknya masih ada,” ujar Nurul.
Ia menyebut SPBUN Kuala Tambangan memiliki alokasi solar sekitar 65.000 liter per bulan.
Namun, penyerapan di lapangan disebut masih sangat rendah. Pihak SPBUN bahkan telah membuat jadwal pelayanan untuk mengatur penyaluran kepada nelayan.
Nurul menyebut pada Juli terdapat empat nelayan yang dilayani. Kemudian pada Agustus bertambah menjadi enam orang.
“Bulan Juli empat, tambah lagi dua, bulan Agustus jadi enam orang yang dilayani,” jelasnya.
Menurutnya, dalam kurun tiga bulan, yakni Juni, Juli dan Agustus, jumlah solar yang terserap masih jauh dari alokasi yang tersedia.
“Dari tiga bulan, mulai Juni, Juli, Agustus, tiga bulan hanya satu kali diambil tanggal 15 Juni. Alokasi 65 ribu diangkut cuma 8 ribu,” ungkap Nurul.
Tunggu Rekomendasi, SPBUN Siap Layani Nelayan
Nurul berharap ke depan alokasi solar bersubsidi yang diberikan kepada SPBUN Kuala Tambangan dapat tersalurkan kepada nelayan yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, solar tersebut merupakan alokasi negara sehingga penyalurannya harus mengikuti ketentuan dan diberikan kepada nelayan yang memiliki rekomendasi.
“Harapannya ke depan mudah-mudahan minyak kita bisa tersalur yang 65 ribu ini, soalnya nelayan sangat-sangat memerlukan, sedangkan kita banyak punya minyak,” katanya.
Ia menegaskan pihak SPBUN pada prinsipnya siap membantu nelayan Tanjung Dewa apabila telah memenuhi persyaratan dan memperoleh rekomendasi dari instansi terkait.
“Minyak ini kan minyak negara, harus kita keluarkan kepada orang yang sangat membutuhkan dan sesuai dengan rekomendasi. Jadi kalau ada rekomendasinya, kami siap melayaninya,” pungkas Nurul.
Persoalan ini kini menjadi perhatian nelayan Tanjung Dewa. Di satu sisi, nelayan yang diwakili Ketua BPD Desa Tanjung Dewa mengaku kesulitan mendapatkan solar bersubsidi untuk melaut. Sementara di sisi lain, pengelola SPBUN Kuala Tambangan menyebut masih terdapat stok solar yang belum tersalurkan.
Para nelayan berharap pemerintah daerah dapat menjadi jembatan untuk mencari solusi, sehingga solar bersubsidi yang tersedia dapat disalurkan kepada nelayan yang membutuhkan sesuai aturan dan aktivitas melaut masyarakat Desa Tanjung Dewa tidak terganggu. Dede
