Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut mengikuti kegiatan Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melalui video conference di Command Center Diskominfostasan Tanah Laut, Kamis (18/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto memaparkan berbagai capaian dan strategi pembangunan daerah yang telah dijalankan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah peningkatan nilai IPKD Kabupaten Tanah Laut yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Rahmat, nilai IPKD Kabupaten Tanah Laut meningkat dari 9,38 pada tahun 2021 menjadi 9,70 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut, kata dia, merupakan hasil komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
“Peningkatan ini merupakan buah dari upaya bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Tanah Laut juga terus mendukung Program Strategis Nasional dengan menjalankan 25 program unggulan daerah. Berbagai program tersebut difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah turut memanfaatkan perkembangan teknologi melalui layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat. Beberapa layanan yang telah tersedia di antaranya Call Center 112 serta berbagai kanal layanan digital pada perangkat daerah teknis.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan, keluhan, maupun kebutuhan pembangunan secara cepat dan mudah.
Menanggapi pertanyaan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Rahmat mengungkapkan bahwa PAD Kabupaten Tanah Laut saat ini berada pada kisaran Rp286 miliar.
Ia menjelaskan, kontribusi terbesar PAD berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Pemkab Tanah Laut juga terus berupaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan tersebut guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan sektor sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Sementara itu, terkait pengelolaan belanja pegawai, Rahmat menyampaikan bahwa hingga tahun 2026 persentase belanja pegawai masih berada pada angka 29 persen atau masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif apabila terjadi penurunan transfer ke daerah pada tahun-tahun mendatang.
Pada sektor pendidikan, Pemkab Tanah Laut mulai merealisasikan program unggulan “Satu Desa Satu Sarjana” pada tahun 2026. Program tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, termasuk melalui pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi dan keluarga kurang mampu.
Selain itu, program Sarjana Pelopor Desa juga telah dijalankan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan.
Melalui berbagai inovasi dan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dede
