Ketua Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, mendorong seluruh perangkat daerah untuk berperan aktif dalam mendukung penguatan Posyandu Wasaka 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat persiapan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Posyandu Wasaka 6 SPM dan finalisasi Rencana Strategis (Renstra) Posyandu Kalimantan Selatan 2026–2030 di Banjarmasin, Selasa (2/6/2026).
Menurut Hj. Fathul Jannah, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan dasar yang melibatkan berbagai sektor. Karena itu, seluruh SKPD diharapkan mendukung dan memprioritaskan program Posyandu sesuai tugas dan fungsinya.
Ia menjelaskan, Renstra Posyandu Wasaka 6 SPM disusun sebagai pedoman pembangunan sumber daya manusia berbasis keluarga dan masyarakat yang terintegrasi, meliputi layanan kesehatan, pendidikan, sosial, pangan dan gizi, lingkungan hidup, serta perlindungan perempuan dan anak.
Melalui Posyandu Wasaka 6 SPM, pemerintah ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat. Penguatan Posyandu juga diharapkan mendukung pembangunan sumber daya manusia serta pencapaian target pembangunan daerah.
Pada tahun 2030, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan seluruh Posyandu aktif melaksanakan layanan 6 SPM, seluruh kecamatan memiliki Pokjanal Posyandu yang aktif, seluruh keluarga terdata dalam sistem, serta seluruh kabupaten/kota terhubung melalui Dashboard Posyandu Wasaka.
Hj. Fathul Jannah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, sehingga Posyandu Wasaka menjadi model pelayanan dasar yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
