Ole: Prima Putra Pamungkas, Ekonom Yunior
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada 2029. Angka ini tertuang dalam RPJMD 2025–2029 dan menjadi simbol optimisme terhadap masa depan ekonomi daerah. Namun, pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana cara mencapainya?
Berdasarkan simulasi ekonomi menggunakan Solow Growth Model, untuk bisa mencapai pertumbuhan tersebut, Kalimantan Selatan membutuhkan tambahan investasi sekitar Rp257 triliun selama 2025–2029. Angka ini tentu tidak kecil. Namun persoalannya bukan hanya soal seberapa besar investasi masuk, melainkan seberapa efektif investasi itu mendorong produksi dan menciptakan nilai tambah.
Dalam beberapa tahun terakhir, nilai investasi—baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)—memang meningkat. Akan tetapi, peningkatan ini belum sepenuhnya tercermin dalam pembentukan modal riil atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pertumbuhan PMTB pascapandemi tercatat lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi.
Indikasi lain datang dari meningkatnya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Secara sederhana, kenaikan ICOR menunjukkan bahwa tambahan investasi menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Dengan kata lain, kita membutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan pertumbuhan yang sama dibandingkan sebelumnya. Ini menjadi sinyal bahwa efisiensi investasi menurun.
Masalah berikutnya adalah struktur investasi yang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Sejak 2018, sektor ini mendominasi investasi di Kalimantan Selatan. Pada 2023, pangsanya mencapai 59 persen dari total investasi, dan pada 2024 sekitar 52 persen. Ketergantungan pada sektor hulu pertambangan memang memberi dorongan pertumbuhan, tetapi juga membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Jika harga batu bara atau mineral turun, dampaknya bisa langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sinilah pentingnya berbicara tentang produktivitas, atau yang dalam istilah ekonomi disebut Total Factor Productivity (TFP). Produktivitas bukan hanya soal seberapa banyak modal atau tenaga kerja yang kita miliki, tetapi seberapa efisien keduanya digunakan untuk menghasilkan output.
Pengalaman negara-negara seperti China dan Korea Selatan menunjukkan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi mereka bukan hanya karena investasi besar, tetapi karena peningkatan produktivitas secara konsisten. Mereka melakukan reformasi tata kelola, membangun industri bernilai tambah tinggi, serta mengadopsi teknologi secara luas.
Jika Kalimantan Selatan ingin mencapai pertumbuhan 8,1 persen, tambahan investasi Rp257 triliun harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas.
Lalu, apa yang perlu diperkuat?
Pertama, tata kelola dan regulasi. Negara atau daerah dengan tata kelola yang baik—ditandai oleh kepastian hukum dan regulasi yang jelas—cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Iklim usaha yang kondusif membuat investasi lebih efisien dan produktif.
Kedua, kualitas sumber daya manusia. Kalimantan Selatan memiliki proporsi usia produktif yang besar, sebuah bonus demografi yang berharga. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,03 masih sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 74,2. Di sisi lain, Indeks Masyarakat Digital 2025 Kalimantan Selatan tercatat 47,71, lebih tinggi dari nasional (44,53). Ini menunjukkan kesiapan dalam transformasi digital, tetapi tetap membutuhkan penguatan pendidikan, pelatihan vokasi, dan keterampilan teknologi agar produktivitas tenaga kerja meningkat.
Ketiga, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri. Operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan skenario biasa, terutama melalui hilirisasi nikel menjadi produk bernilai tambah seperti Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan bahan baku baterai. Sementara itu, pengembangan industri logam dasar di Kawasan Industri Sebuku diperkirakan memberi tambahan pertumbuhan 0,11–0,70 persen pada 2026, tergantung tingkat realisasi produksi.
Artinya, jika industri pengolahan berkembang, dampaknya terhadap ekonomi daerah bisa cukup signifikan.
Di sektor pertanian, program Cetak Sawah 2026 menargetkan 30 ribu hektare. Jika dijalankan dengan dukungan irigasi dan tata ruang serta bisnis model dari hulu-hilir, program ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi 8,1 persen bukan hanya soal angka. Ia mencerminkan harapan akan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun tanpa perbaikan produktivitas, tambahan investasi berisiko hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek yang rapuh dan sangat tergantung pada harga komoditas.
Sebaliknya, jika investasi diarahkan ke sektor bernilai tambah tinggi, tata kelola diperkuat, sumber daya manusia ditingkatkan, dan infrastruktur produktif dibangun secara konsisten, maka pertumbuhan yang dicapai akan lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Target 8,1 persen cukup ambisius. Tetapi dengan strategi yang tepat—berbasis produktivitas, bukan sekadar akumulasi modal—Kalimantan Selatan memiliki peluang nyata untuk mencapainya. *
