Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Kota Banjarbaru menilai pembangunan kolam retensi di kawasan Sungai Kemuning sebagai praktik kebijakan penanganan banjir yang berjalan efektif dan patut dijadikan rujukan bagi wilayah lain yang masih rawan genangan.
Penilaian tersebut tertuang dalam kajian internal LS Vinus berjudul Permasalahan dan Kebijakan Penanganan Banjir di Kota Banjarbaru, yang menyoroti meningkatnya kejadian banjir pada akhir 2025 hingga awal 2026 akibat curah hujan tinggi dengan durasi panjang. Kondisi hidrometeorologi tersebut memicu luapan sungai dan genangan air di sejumlah kawasan permukiman.
Dalam kajian internal tersebut, LS Vinus mencatat wilayah seperti Kemuning, Landasan Ulin, dan Cempaka sebagai kawasan yang kerap terdampak banjir. Tinggi genangan bervariasi, mulai dari mata kaki hingga lutut orang dewasa, bahkan di beberapa titik air dapat bertahan hingga dua pekan di dalam rumah warga. Situasi ini berdampak langsung terhadap aktivitas sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas ekonomi warga terdampak.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir, Pemerintah Kota Banjarbaru membangun Kolam Retensi Guntung Jingah yang berlokasi di Kelurahan Loktabat Utara dan berbatasan langsung dengan Sungai Kemuning. Infrastruktur tersebut dibangun melalui APBD 2025 dengan nilai anggaran sekitar Rp2,6 miliar dan memiliki kapasitas tampung lebih dari 5.800 meter kubik air.
Kolam retensi ini dirancang untuk menampung sementara aliran air dari drainase lingkungan sebelum dialirkan kembali ke sungai ketika debit air berada pada kondisi aman. Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, kawasan kolam retensi juga dilengkapi fasilitas ruang publik berupa taman dan jogging track yang dimanfaatkan masyarakat sekitar, sehingga memberikan nilai tambah dari sisi sosial dan lingkungan.
Koordinator LS Vinus Kota Banjarbaru, Lutfi, menyampaikan bahwa pengalaman penanganan banjir di kawasan Kemuning menunjukkan arah kebijakan yang tepat dan relevan dengan kondisi lapangan. Pembangunan kolam retensi dinilai mencerminkan pendekatan kebijakan yang menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama dalam pengendalian banjir.
Namun, menurut Lutfi, keberhasilan tersebut perlu diperkuat dengan kebijakan nyata dan terencana dari Pemerintah Kota Banjarbaru, agar penanganan banjir tidak bersifat sementara dan kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
Dalam kajian internalnya, LS Vinus menegaskan bahwa kebijakan nyata pemerintah kota menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir. Kebijakan tersebut mencakup penguatan sistem drainase yang saling terhubung dari tingkat lingkungan hingga kota, penataan tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya resap lingkungan, serta pengembangan infrastruktur retensi atau detensi di wilayah lain yang memiliki tingkat kerawanan serupa.
LS Vinus juga mencatat bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki sejumlah aset pengendali banjir, termasuk kolam retensi di beberapa titik, serta program normalisasi sungai dan penataan drainase. Upaya-upaya tersebut dinilai sebagai fondasi penting yang perlu diperkuat melalui kebijakan lanjutan yang terintegrasi dan berorientasi jangka menengah serta jangka panjang.
Pendekatan kebijakan yang terencana dan berkelanjutan dipandang mampu menggeser penanganan banjir dari sekadar respons darurat menjadi upaya pencegahan yang sistematis. Pengalaman di kawasan Kemuning menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang sesuai dengan karakter wilayah dan kondisi lingkungan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kajian internal ini, LS Vinus Kota Banjarbaru berharap Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terus menghadirkan kebijakan penanganan banjir yang nyata, terukur, dan berkelanjutan, sehingga manfaat pengendalian banjir dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan risiko banjir di Kota Banjarbaru dapat diminimalkan di kemudian hari. Lut
